Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Mengkonsumsi dan Memperjualbelikan Produk Makanan dan Minuman yang Belum Bersertifikat Halal
DOI:
https://doi.org/10.59757/sharia.v1i2.25Keywords:
Jaminan Produk Halal, Sertifikat Halal, Self Declare, Hukum Ekonomi SyariahAbstract
Sertifikasi halal merupakan pengejawantahan jaminan produk halal yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pencantuman logo halal dalam kemasan produk makanan dan minuman menjadi jaminan bahwa produk tersebut berasal dari bahan yang halal dan melalui proses produksi yang halal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena maraknya kasus terkait dengan produk makanan dan minuman bersertifikat halal dijadikan alat persaingan usaha yang cenderung tidak sehat serta beberapa pandangan pro-kontra yang terjadi di masyarakat dalam menyikapi isu produk makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal. Permasalahan ini diduga kuat akibat belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum mengonsumsi dan memperjualbelikan makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal pada masa pentahapan kewajiban bersertifikat halal. Sehingga perlu diteliti dan dikaji lebih dalam bagaimana mekanisme dan prosedur sertifikasi halal makanan dan minuman serta tinjauan hukum ekonomi syariah tentang mengonsumsi dan memperjualbelikan makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang: 1) mekanisme dan prosedur sertifikasi halal makanan dan minuman; dan 2) prosedur sertifikasi halal makanan dan minuman serta tinjauan hukum ekonomi syariah tentang mengonsumsi dan memperjualbelikan makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hal ini untuk membuat deskripsi secara sistmatis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme dan prosedur sertifikasi halal telah berjalan dengan cukup baik yang ditandai dengan telah disertifikasinya produk makanan dan minuman melalui jalur self declare. Hukum Islam yang diformulasikan dalam kajian hukum ekonomi syariah memberikan jaminan hukum atas kehalalan dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal atau dalam masa pentahapan kewajiban bersertifikasi halal, serta membolehkan jual beli makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal selama barang tersebut tidak diharamkan, baik hukumnya maupun zatnya. Jual beli produk ini juga diperbolehkan sampai dengan masa akhir pentahapan kewajiban sertifikasi halal yakni tanggal 17 oktober 2024, sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
References
A. Djazuli. (2010). Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Prenada Media Group.
Ahmad Saebani, B. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: CV Pustaka Setia.
Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qâsim, t.th, Fath al-Qarîb al-Mujîb, Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah.
Ali, M. (2016). Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 291-
Alim, S. A. (2018). Pengaruh persepsi label halal dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk fesyen muslim (survei pada pelanggan produk zoya muslim di Kota Malang) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
Alka, A. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Makanan dan Minuman yang Beredar di Kota Makassar ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
Armaluddin, U. (2022). Manajemen pembelajaran dalam peningkatan mutu madrasah diniyah. Sharia: Jurnal Kajian Islam, 1(1), 27-36.
Aswar, Muhammad. (27 November 2022). "Me Gacoan Disegel Karena Mengandung Minyak Babi dan Tidak Halal MUI? Ini Dia Alasannya" https://pemalang.pikiran- rakyat.com/khazanah/pr-2405896129/mie- gacoan- disegel-bukan-karena- mengandung-minyak-babi-dan-tidak- halal-ini- alasannya (diakses : 01 Desember 2022 Pukul 14.09)
Badan Pusat Statistik (BPS). "Statistik Penyedia Makan Minum 2020". bps.go.id. Departemen Agama RI. (2009). Al-Quran dan Terjemahanya. Bandung : Sygma
Exgrafika.
Fadilah, N. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dan Minuman
Mendekati Masa Kadaluarsa (Studi Kasus pada Pedagang Amparan Pasar Panjang Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
Hidarya, I. (2021). Dinamika Pengelolaan Pendidikan: Implementasi PMA No 2 Tahun 2012 Bagi Pengawas PAI. Yogyakarta: Surya Putra Santosa.
Hidarya, I., Mudrikah, A., & Sauri, R. (2020). Implementation of Regulation of The Minister of Religion Number 2 of 2012 for Islamic Education Supervisers at Schools in The Department of Education in Sukabumi Regency. International Journal of Nusantara Islam, 8(2), 226-239. https://www.bps.go.id/publication/2022/0 6/15/73d93fd0f16f665fe3b60f56/s tatistik- penyedia-makan-minum-2020.html (Akses : 30 November 2022)
Ilyas, I. (2016). ‘Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling’, Journal of Nonformal Education, 2(1).
Milles dan Huberman. (1992), Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Moleong, L.J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
Rahmawati, R. (2017). Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Metro), nd.
Rohmah, U. A., & Iswantoro, I. (2016). Perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan yang tidak berlabel halal di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 5(2).
Soerjono, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta:Rajawali Pers.
Syam, N. (2014). “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia Terhadap
Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam), Jurnal Ilmiah
Taimiyyah, Ibnu. (1980). Majmu' Al Fatawa / Ibnu Taimiyyah; Takhrij: Amir Al Jazzar, Anwar Al Baz .
Tim Penyusun. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Undang- Undang N0. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
Zulham, S. (2018). Peran negara dalam perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal. Jakarta Timur: Kencana.
