Transformasi Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Dikotomi Kebijakan Pendidikan

Authors

  • Ia Hidarya STAI Al-Andina
  • Nanong Sudarna STAI Al-Andina Sukabumi
  • Lia Febriliana Kementerian Agama Kab. Sukabumi
  • Suhendri Program Doktoral PAI UIN SGD Bandung

DOI:

https://doi.org/10.59757/sharia.v1i2.29

Keywords:

Transformasi, Dikotomi, Pengawas Pendidikan Agama Islam

Abstract

Seiring transformasi peran pengawas sekolah yang digulirkan kemdikbudristek dari, semula sebagai pengendali menjadi pendamping satuan pendidikan semakin mempertajam nuansa dikotomi pengelolaan pendidikan di tengah-tengah hadirnya pengawas mata pelajaran pendidikan agama Islam pada sekolah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dikotomi kebijakan pendidikan yang berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan fungsi dan peran Pengawas PAI pada sekolah di Kabupaten Sukabumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang transformasi peran pengawas pendidikan agama Islam dalam dikotomi kebijakan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunaan pendekatan  kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil temuan  penelitian menunjukkan: 1) Peranan tugas dan fungsi pengawas PAI ; 2) Akar permasalahan utama yang dihadapi pengawas PAI adalah adanya dua  standar kebijakan kebijakan yang berbeda antara kemenag dan kemdikbudristek; 3) Upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh Kemenag RI, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, dan Kemenag Kabupaten Sukabumi.  Rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada Kementerian Agama RI, agar membuat standar kebijakan jabatan fungsional pengawas PAI yang relevan dengan kebijakan kemdikburistek sebagai instansi pembina,  sehingga jelas dalam kedudukan, peran dan fungsinya, terarah dan terukur pola pembinaannya dari hulu sampai hilir, baik dalam sistem penganggaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karir. Tidak terjadi lagi ambiguitas, dimana saat ini kedudukan pengawas PAI dari sisi kepegawaiannya dibawah pemerintah daerah/dinas pendidikan,  sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk tunjangan profesi yang diterima didasarkan pada kebijakan Kementerian Agama, selanjutnya sasaran tugas adalah sekolah yang notabene dibawah naungan pemerintah daerah/dinas pendidikan

References

Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007.”

Kementerian Agama RI, “Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 2012”.

A. Sanusi, Sistem Nilai: Alternatif Wajah-wajah Pendidikan. 2017.

Kemenpan RB, Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023_ JF. 2023.

Kemdikbudristek, Peraturan Direktur Jenderal GTK No. 4831-2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implem. 2023.

Kemdikbud RI, “Salinan Lampiran Permendikbud 143 Tahun 2014 ttg Juknis Pengawas”.

L. Febriana and D. Firmasari, “Dualisme Dan Dikotomi Pendidikan Di Indonesia (Tinjauan Historis dan Telaah Kebijakan Pemerintah).”

A. Mulyanto and E. Saadah, “Transformasi Peran Pengawas Sekolah dalam Menentukan Strategi dan Metode Pendampingan pada Kurikulum Merdeka,” 2023.

D. Pramitha, “Kajian Kritis Terhadap Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 2012”.

A. Rahman Khan, “Policy Implementation: Some Aspects And Issues Male Suicide View project Men, masculinity and suicide View project.” [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/320549262

H. Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana Haedar Akib,” 2010.

Migdale, “Pa Rt I Nature Of Supervision.”2008.

W. E. Fauziyah and L. Arif, “Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban,” Journal Publicuho, vol. 4, no. 2, Jun. 2021, doi: 10.35817/jpu.v4i2.18573.

I. Hidarya, A. Mudrikah, and R. S. Sauri, “Implementation of Regulation of The Minister of Religion Number 2 Of 2012 for Islamic Education Supervisers at Schools in The Department of Education in Sukabumi Regency,” International Journal of Nusantara Islam, vol. 8, no. 2, pp. 226–239, Dec. 2020, doi: 10.15575/ijni.v8i2.11082.

J. W. Creswell, “Educational Research,” 2012. Accessed: Dec. 04, 2023. [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=educational+research+creswe&btnG=#:~:text=JW%20Creswell%20%2D%202012%20%2D%20ds.amu.edu.et

I. Hidarya, Dinamika Pengelolaan Pendidikan, 1st ed., vol. 1. Yogyakarta: Hilife Tsavana Cendikia, 2022.

K. Teoretis and D. Aplikatif, Analisis Kebijakan Pendidikan. 2018. [Online]. Available: www.cendekiapress.com

L. Agustino, “Dasar-dasar Kebijakan Publik Fal Ia Bandung.” [Online]. Available: www.cvalfabeta.com

H. A. R. Tilaar, Kebijakan pendidikan: pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. 2008.

B. Cain, “A Review of the Mental Workload Literature.” [Online]. Available: http://ecfr.gpoaccess.gov

James L. Gibson, Organizations.

N. C. Gary Dessler, “Human Resources in Canada Management Thirteenth Canadian Edition.”

Downloads

Published

2024-04-02

How to Cite

Ia Hidarya, Nanong Sudarna, & Lia Febriliana. (2024). Transformasi Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Dikotomi Kebijakan Pendidikan (Suhendri, Trans.). Sharia: Jurnal Kajian Islam, 1(1), 1-13. https://doi.org/10.59757/sharia.v1i2.29

Most read articles by the same author(s)