Tinjauan Fiqih Muamalah atas Regulasi Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia

Abstract

Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) memperluas akses pembiayaan di Indonesia, tetapi pengaturan varian syariahnya masih terbagi antara aturan prudensial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan norma syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Artikel ini bertujuan menganalisis kesesuaian pengaturan peer-to-peer lending syariah di Indonesia dengan prinsip fiqh muamalah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bersumber dari Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, serta hasil penelitian terdahulu, yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa fatwa memberikan landasan substantif yang kuat melalui larangan riba, gharar, maysir, tadlis, ḍarar, dan ẓulm, sedangkan POJK lebih banyak mengatur perizinan dan konversi penyelenggara. POJK belum menentukan akad secara konkret maupun menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta membuka pembiayaan multiguna yang berbeda dari cakupan fatwa sebagaimana dilaporkan penelitian terdahulu. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi melalui penegasan akad, kejelasan cakupan pembiayaan, standar penagihan yang beretika, dan mekanisme sengketa berbasis syariah. Penelitian lanjutan disarankan menguji rekomendasi ini secara empiris pada platform berizin.